Contoh kerangka karangan

Topik : Banjir.

Tujuan : Untuk mengetahui lokasi banjir.

Tema : Beberapa lokasi banjir di dunia.

I. BANJIR YANG TERJADI DI LUAR INDONESIA

A. Banjir di Asia

1. Banjir di China.

2. Banjir di Taiwan.

B. Banjir di Eropa

1. Banjir di Belanda.

2. Banjir di Inggris.

II. BANJIR YANG TERJADI DI INDONESIA.

A. Banjir di Pulau Jawa

1. Banjir di DKI Jakarta.

2. Banjir di Pacitan.

B. Banjir di luar Pulau Jawa

1. Banjir di Papua Barat.

2. Banjir di Padang.

2. Urutan waktu.

Bahan-bahan ditulis berdasar tahap kejadian. Setipa peristiwa hanya menjadi penting dalam hubungannya dengan yang lain.

Contoh

Topik: masyarakat

Tujuan: untuk mengetahui perkembangan masyarakat

Tema: Perkembangan masyarakat  dari jaman ke jaman.

I. MASYARAKAT PEMBURU DAN PERAMU

A. Masyarakat Pemburu dan Peramu di Dunia

B. Masyarakat Pemburu dan Peramu di Indonesia

1. Di Irian

2. Di Kepulauan Mentawai

II. MASYARAKAT PETANI DAN PETERNAK

A. Masyarakat Petani  dan Peramu di Dunia

B. Masyarakat Petani dan Peternak di Indonesia

1. Masyarakat petani di Pulau Jawa

2. Masyarakat peternak di Nusa TenggaraTimur

III. MASYARAKAT INDUSTRI

A. Masyarakat Industri Modern

B. Masyarakat Industri Canggih

3. Urutan topik yang ada.

Bagian-bagian diterangkan tanpa memasalahkan mana yang penting. Misal, laporan keuangan : pemasukan dan pengeluaran, bagian-bagian dalam sebuah lembaga, dll.

Contoh

Topik: Hutan

Tujuan: Untuk mengetahui pemanfaatan hutan

Tema: Pemanfaatan hutan.

I. MANFAAT HUTAN SECARA ALAMIAH

A. Mencegah Erosi

B. Mengurangi Polusi

1. Polusi Udara

2. Polusi Suara

C. Sebagai Hutan Lindung

II. MANFAAT HUTAN SECARA EKONOMIS

A. Hutan Tanaman Industri

B. Hutan untuk Rekreasi

C. Hutan untuk Penelitian

Untuk pola berdasar urutan topik yang ada, penulis tidak perlu

memperhatikan  mana yang akan didahulukan.

• Logis

Merupakan unit-unit karangan berurutan sesuai pendekatan logika / pola pikir manusia. Untuk susunan logis, dibagi berdasarkan :

1. Klimaks-Anti klimaks.

Anggapan bahwa posisi tertentu dari sebuah rangkaian merupakan posisi yang paling penting. Terdiri dari dua :

1. Urutan klimaks = yang penting di akhir.

2. Urutan antiklimaks = yang penting di awal.

Model ini hanya efektif untuk menguraikan sesuatu yang berhubungan dengan hirarki misalnya urutan pemerintahan.

Contoh

Topik: Banjir

Tujuan: Untuk mengetahui akibat banjir

Tema: Banjir dan akibatnya

I. MUSIM PENGHUJAN MULAI

II.PENGGUNDULAN HUTAN

III. EROSI DI MANA-MANA

IV. PENDANGKALAN SUNGAI

V. MUSIBAH BANJIR

VI. PENDERITAAN MASYARAKAT

2. Umum-Khusus.

a. Umum  – khusus : Hal besar diperinci ke  hal- hal yang lebih kecil atau bagian-bagiannya.

Misalnya uraian tentang Indonesia, lalu  suku-suku dan kebudayaannya.

b. Khusus  – Umum : Sebaliknya.

Contoh

Topik: Pendidikan

Tujuan: Untuk mengetahui pendidikan di masyarakat

Tema: Pendidikan di masyarakat

I. PENDIDIKAN DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT SECARA UMUM

II. PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT PERKOTAAN

III. PENDIDIKAN DI MASYARAKAT T PEDESAAN

IV. PENDIDIKAN PADA GENERASI MUDA

3. Sebab-Akibat.

a. Sebab ke  akibat : masalah utama sebagai sebab, diikuti perincian akan akibat-akibat yang mungkin  terjadi.

Misal ; penulisan sejarah, berbagai  persoalan sosial : kerusakan hutan, perubahan  cuaca global.

b. Akibat ke  sebab : masalah tertentu sebagai akibat, diikuti perincian sebab-sebab yang  menimbulkannya.

Misal : Krisis multidimensi di  Indonesia.

Contoh

Topik:  Premanisme di Jakarta

I. PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TERSENDAT

II. INDUSTRI TUTUP KARENA BAHAN BAKAR LANGKA

III. LAPANGAN KERJA MENCIUT

IV. MENCARI UANG DENGAN CARA MUDAH

4. Proses.

Dimulai  dari penyajian masalah sampai penulisan kesimpulan  umum atau solusi. Contoh: Banjir di Jakarta,  penyebabnya dan alternatif penyelesaiannya.

Sistem Penomoran pada Kerangka Karangan

Ada dua cara :

1. Sistem Campuran Huruf dan Angka.

I  . Angka Romawi Besar untuk BAB

A. Huruf Romawi Besar untuk Sub Bab

1. Angka Arab besar

a. Huruf Romawi Kecil

i. Angka Romawi Kecil

(a) Huruf Romawi Kecil Berkurung

(1) Angka Arab Berkurung

Contoh

I. Pendahuluan

II. Tingkat Ekonomi dan Fertilitas di Indonesia

A. Bukti-Bukti dari Sensus 2000

B. Bukti-Bukti dari Survei Fertilitas-Mortalitas 1995

C. Studi Kasus di Lampung

1. Pengukuran Fertilitas

2. Penyebab Perbedaan fertilitas

a. Retaknya Perkawinan

b. Abstinensi Setelah Melahirkan

c. Perbedaan Fekunditas

III. Kesimpulan

2. Sistem Angka Arab (dengan digit).

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1

2.

2.1

2.1.1

dst.

Contoh

1. Pendahuluan

2. Tingkat Ekonomi dan Fertilitas di Indonesia

2.1. Bukti-Bukti dari Sensus 2000

2.2. Bukti-Bukti dari Survei Fertilitas-Mortalitas 1995

2.3. Studi Kasus di Lampung

2.3.1. Pengukuran Fertilitas

2.3.2. Penyebab Perbedaan fertilitas

2.3.2.1. Retaknya Perkawinan

2.3.2.2. Abstinensi Setelah Melahirkan

2.3.2.3. Perbedaan Fekunditas

3. Kesimpulan

sumber :  http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/99009-3-742122286959.doc

Contoh-Contoh Paragraf

contoh paragraf analogi
Seorang anak yang baru lahir masih suci. Baik buruknya anak tersebut  antara lain bergantung pada bagaimana cara orang tua mendidiknya, pengaruh orang-orang terdekat dan lingkungannya. Demikian seperti kertas putih yang belum bernoda, akan menjadi apa kertas tersebut tergantung pada apa yang akan kita goreskan pada kertas putih tersebut




contoh paragraf generalisasi
Budi adalah anak yang malas ia selalu saja menyontek pada saat ulangan Matematika. Alasan ia mencontek ialah karena semalam belum belajar. Pada hari ini ada ujian Matematika yang susah. Maka bisa diperkirakan bahwa Budi hari ini akan mencontek lagi.



contoh paragraf kausalitas

Banyak sekali kasus penebangan hutan liar yang terjadi 10 tahun belakangan. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai aturan untuk menghukum para penebang liar. Namun faktanya penebangan liar terus terjadi sehingga merugikan banyak pihak. Akibat dari penebangan liar tanah tidak mampu menyerap air dengan baik dan juga tanah tidak adalagi yang mengikat. Olehkarena itu tiap datang musim hutan selalu terjadi bencana banjir dan juga tanah longsor.

LPG: Antara Bisnis dan Subsidi

RENCANA kenaikan harga LPG 12 kg sudah diwacanakan sejak tahun lalu. Pertamina berencana menaikkan harga gas elpiji sebesar Rp25.400 per tabung atau menjadi Rp95.600 per tabung sebab sejak Oktober 2009 tidak pernah menaikkan harga.

Tapi, rencana ini akhirnya urung dilakukan karena saat bersamaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Pertamina akhirnya mengikuti saran pemerintah dengan menunda rencana kenaikan harga gas elpiji agar tidak semakin memberatkan masyarakat.

Bisnis LPG
LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propana (C3H8) dan butana (C4H10). Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial seperti restoran dan hotel, hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas, serta bahan bakar forklift.

Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. LPG direkomendasikan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena hasil pembakaran LPG bersih dengan emisi yang rendah, pembakarannya menghasilkan nilai kalori yang tinggi dan stabil, tidak meninggalkan bau dan jelaga, distribusinya relatif mudah, serta ramah lingkungan.

Bisnis Elpiji (nama merek produk LPG keluaran Pertamina) dengan ukuran tabung 12 kg salah satu bisnis yang dikelola Pertamina. Bisnis Elpiji 12 kg tak ubahnya seperti Pertamax, harganya mengikuti naik atau turun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun, bisnis ini justru dilakukan dengan sistem penetapan harganya tak mengikuti kurs. Sejak 2010 penjualan LPG 12 kg terus mengalami kenaikan penjualan.

Hingga 2013 Pertamina telah berhasil menjual 975.898 metrik ton (mt). Namun, kenaikan penjualan tak dibarengi dengan kenaikan profit. Itu justru membuat Pertamina semakin merugi. Ini juga didukung dengan pengadaan LPG dengan impor yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sementara kilang Pertamina hanya mampu menyediakan 12 persen dan perusahaan swasta domestik mampu berkontribusi sebesar 31 persen.

Angka impor LPG kini mencapai 57 persen. Tingginya impor LPG ini memengaruhi harga pengadaan LPG. Dampak dari penetapan harga yang selama ini berlaku dapat dirasakan saat ini yakni Pertamina mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Pada 2013 kerugian Pertamina dari Bisnis Elpiji 12 kg diperkirakan mencapai Rp6 triliun per tahun.

Sejak 2008 hingga saat ini Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp22 triliun dengan tren yang meningkat. Ini bukanlah jumlah yang sedikit sebab uang sebesar itu bisa membantu Pertamina untuk investasi di hulu migas dengan mengakuisisi blok-blok yang saat ini banyak dikuasai asing.

Rasionalisasi Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg
Harga LPG nonsubsidi Indonesia merupakan yang termurah dibandingkan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan India yang berkisar Rp12.600 per kg hingga Rp20.000 per kg. Indonesia juga termasuk negara yang paling banyak memberikan subsidi bagi LPG, dibandingkan Malaysia dan Thailand.

Sementara negara-negara Asia lain umumnya tak memberikan subsidi seperti Filipina, China, Korsel, dan Jepang. Secara sederhana, rasionalisasi kenaikan harga elpiji 12 kg didasarkan pada harga jual elpiji yang berkisar Rp4.944 per kg. Sementara harga keekonomian mencapai Rp10.785 per kg. Selisih Rp5.841 per kg akhirnya ditanggung Pertamina.

Jika pada 2013 penjualan elpiji mencapai 977.000 mt, kerugian yang ditanggung Pertamina sekitar Rp5,7 triliun. Harga bahan baku elpiji yang dibeli Pertamina mengacu pada CP Aramco, di mana harga gas menyumbang sekitar 80–90 persen. Sisanya yang 10–20 persen ditentukan oleh biaya pendistribusian dan penyimpanan.

Kerugian dari bisnis ini disebabkan oleh dua faktor utama yakni tingginya harga keekonomian elpiji 12 kg dan ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sebagai ilustrasi, apabila harga elpiji 12 kg dinaikkan Rp3.500 per kg atau Rp42.000 per tabung, bisa menekan kerugian Pertamina sampai hampir Rp3 triliun per tahun. Dengan catatan, kenaikan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2014.

Idealnya, untuk menutupi kerugian perusahaan, kenaikannya sebesar Rp6.250 per kg. Namun, kenaikan itu cukup di angka Rp3.500 per kg. Konsumen elpiji 12 kg yang merupakan kelas menengah atas dikonsumsi masyarakat sekitar satu tabung dalam 1-1,5 bulan. Berdasarkan kecenderungan konsumsi LPG masyarakat ini, pengeluaran masyarakat akan bertambah berkisar Rp28.000-42.000 per bulan.

LPG 3 Kg Bersubsidi
Untuk konsumen ekonomi lemah dan usaha mikro, pemerintah telah menyediakan LPG 3 kg bersubsidi yang harganya lebih murah. Penyediaan tabung LPG ini konsekuensi dari konversi minyak tanah ke gas yang telah dilakukan sejak 2006. Program konversi ini telah membawa dampak yang signifikan pada perubahan perilaku masyarakat untuk mengonsumsi LPG dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, terutama untuk kebutuhan memasak.

Program ini diklaim oleh kementrian ESDM sebagi program yang 90% berhasil. Program konversi minyak tanah ke LPG telah menjangkau hampir sekitar 48 juta keluarga dan usaha kecil dan menengah (UKM) di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Pemakaian LPG menggantikan minyak tanah telah terbukti memberikan keuntungan ekonomis. Pemakaian LPG yang memiliki nilai kalori sebesar 11.254,61 kcal/kg (minyak tanah sebesar 10.478,95 kcal/kg) dengan kesetaraan satu liter minyak tanah setara 0,57 kg LPG, pemakaian LPG memberikan penghematan sekitar Rp16.500 hingga Rp29.250 bagi setiap keluarga yang menjadi sasaran program konversi ini.

Bagi negara hingga saat ini telah memberikan penghematan sekitar Rp25 triliun. Jika kenaikan harga LPG 12 kg mendapatkan lampu hijau dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham, laju kerugian Pertamina dapat direm. Pertamina sebagai BUMN mempunyai dua fungsi yakni sebagai entitas bisnis dan sebagai pelayanan masyarakat yang menyediakan kebutuhan migas.

"Kenaikan harga gas nonsubsidi perlu dilakukan Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis sebab profitabilitas yang diterimanya selain untuk membiayai pembangunan juga sebagai salah satu modal ekspansi bisnis.Dengan profitabilitas yang tinggi, Pertamina diharapkan mampu melakukan ekspansi bisnis dengan menguasai ladang-ladang migas di dalam dan luar negeri"


sumber :  http://economy.okezone.com/read/2013/12/30/279/919047/lpg-antara-bisnis-dan-subsidi

Jelang Tutup Tahun, Rupiah Dekati Rp12.300

JAKARTA - Laju pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar masih tertekan pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah masih berada di level Rp12.000 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin(30/12/2013), Rupiah pada perdagangan non-delivery forward (NDF) dibuka di level Rp12.275 per USD atau melemah 14 poin dibanding penutupan sebelumnya akhir pekan lalu di level Rp12.261 per USD.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, belum adanya sentimen yang berhasil mendorong laju Rupiah. Satu-satunya data ekonomi penting yang patut ditunggu pada malam ini adalah Pending Home Sales AS.

"Pagi ini kurs rupiah Bloomberg dibuka melemah ke Rp12.275," jelasnya dalam riset.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah berada di level Rp12.250 per USD. Posisi Rupiah melemah 14 poin dibanding penutupan akhir pekan lalu di level Rp12.236 per USD.



sumber :  http://economy.okezone.com/read/2013/12/30/278/919040/jelang-tutup-tahun-rupiah-dekati-rp12-300

Akhir Tahun, Harga Kebutuhan Pokok Naik Sampai 100%

KARANGANYAR - Jelang akhir tahun, harga kebutuhan pokok melonjak tajam hingga 100 persen dibandingkan harga normal.

Berdasarkan pantauan di Pasar Jungke, Karanganyar, Jawa Tengah, kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu telur ayam yang awalnya Rp13.000 per kilogram (kg), melonjak menjadi Rp17.000. Kacang tanah juga naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000. Kenaikan paling besar terjadi pada cabai rawit dari Rp6.000 menjadi Rp15.000 per kg.

Minyak goreng super naik menjadi Rp16 ribu dari harga sebelumnya Rp13 ribu. Sementara itu, harga daging sapi naik cukup tinggi pada libur Natal dan Tahun Baru ini dari mulai Rp90 ribu per kg menjadi Rp100 ribu, tergantung jenis dagingnya.

Untuk kategori sayuran  tomat dan ketimun juga mengalami peningkatan harga sampai 100 persen. Begitu juga dengan sayuran lainnya yang rata-rata naik Rp500-Rp1.000 per kg. Pasokan sayuran di datangkan dari Tawangmangu dan Boyolali.

Menurut Surti, salah satu pedagang beras di Pasar Jungke, Karanganyar, menyebutkan kenaikan harga rutin terjadi tiap jelang pergantian tahun seperti sekarang. Untuk harga beras sedikit mengalami kenaikan. Sebab jika  musim hujan banyak petani yang gagal panen.

"Untuk beras jenis C4 misalnya dijual dengan harga antara Rp8.400-Rp8.900 per kilo atau per liter?. Sementara jenis mentik wangi dijual antara Rp9.600-Rp10 ribu," jelasnya.

Surti menyebutkan jika seriap tahun baru biasanya memang naik. Hal ini dikarenakan permintaan naik sementara pasokan barang tetap. Selain itu faktor lain lain kenaikan harga karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi yang berakibat hasil panen para petani ikut terhambat. Sehingga pasokan ke pedagang ikut mengalami penurunan.

“Akibat harga naik omzet jadi turun karena pembeli yang awalnya ingin membeli dalam jumlah banyak tidak jadi setelah tahu harganya naik,



sumber :http://economy.okezone.com/read/2013/12/30/320/919375/akhir-tahun-harga-kebutuhan-pokok-naik-sampai-100 

"RI Harus Punya Kilang yang Banyak"

JAKARTA - SKK Migas menyatakan peran pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup besar. Di mana, pemerintah membeli BBM Rp10.000 per liternya, namun dijual ke masyarakat hanya Rp6.500 per liternya.

Hal tersebut diperuntukan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat yang mungkin sebagian dari masyarakat itu tidak mengetahui bahwa peranan pemerintah cukup penting dalam memberikan subsidi.

"Harga feul itu sekarang USD120-USD125 per barel, itu sama dengan pemerintah membeli feul Rp10.000 per liter, Rp6.500 itu karena subsidi," kata Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro di Kantornya, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Elan mengakui, hampir setiap tahunnya kebutuhan akan BBM selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut semakin parah ketika pada faktanya kebutuhan BBM selalu melampaui target pemerintah.

Akan tetapi, menurut Elan, pemerintah bisa saja memperbaiki situasi ini, hanya saja syaratnya harus membangun kilang minyak. Jika kilang minyak semakin banyak, maka pemerintah tidak harus mengimpor feul lagi, namun bisa dalam bentuk minyak mentah atau crude.

Pasalnya, pembangunan kilang minyak di Indonesia terakhir kalinya dibangun pada 20 tahun silam, atau sekitar tahun 1993. Dirinya menambahkan, saat ini juga pemerintah lebih banyak mengimpor feul dibandingkan impor crude.

"Kilang kita segitu-gitunya dan kebutuhan terus naik, kalau kita hanya impor crude, kita hanya bayar USD100 per barel, itu jauh lebih murah,



sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/12/30/19/919371/ri-harus-punya-kilang-yang-banyak

KESDM Beri Lampu Hijau untuk Hapus BBM Subsidi di Jakarta

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi lampu hijau atas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapuskan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo saat acara penyerahan Surat Keputusan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2014 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

"Dan ada wacana dari Pemprov DKI untuk hapus BBM subsidi, monggo saja. Diatur, silahkan. Tapi jangan dihilangkan subsidi karena itu melanggar undang-undang," ucapnya.

Penjelasan Susilo ini atas dasar karena penjatahan BBM subsidi itu yang mempunyai kewenangan untuk mengatur adalah pemerintah daerah itu sendiri setelah BPH Migas memberikan tugas kepada badan usaha penyalur BBM dan diberikan kepada sekitar 540 kabupaten/kota yang dibagi-bagi kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan 48 juta kiloliter pada 2014

"Oleh karena itu, yang berkuasa dan maha kuasa itu adalah pemda, misalnya pemda kasih peraturan daerah mengeluarkan yang boleh beli BBM subsidi hari Senin untuk mobil warna hijau, besoknya warna merah, itu wewenang pemda atau pun belinya pakai kupon," ucapnya.

Sehingga, lanjut Susilo, kewenangan penghapusan BBM subsidi diserahkan sepenuhnya oleh pemda terkait.

"Mau diapain itu BBM subsidi, mau dibatasi, belinya wajib pakai kupon, jatahnya 3 juta kl yang diambil hanya 10 kl, silakan saja," pungkasnya. (kie) (wdi)


komentar : sebaiknya BBM subsidi itu harus dibatasi. sehingga para pengunna sepeda motor ataupun beroda empat beralih menggunakan jasa transportasi yang sudah disediakan, yaitu bus way transjakarta



sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/12/31/19/919803/kesdm-beri-lampu-hijau-untuk-hapus-bbm-subsidi-di-jakarta

RFID Bukan untuk Kendaraan Operasional Pemerintah!

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) membantah isu yang berkembang bahwa pemasangan teknologi Radio Frequency Identificaion (RFID) melalui Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) digunakan agar seluruh kendaraan bermotor khususnya roda empat bisa menikmati BBM bersubsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, pemasangan RFID ini bukanlah program yang ditujukkan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Program SMP ini untuk monitoring, dan sesuai Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 tahun 2013 kendaraan operasional pemerintah, sektor tambang dan perkebunan itu tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi," ungkap Hanung saat ditemui di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Hanung menjelaskan, jika ada kendaraan operasional pemerintah, sektor pertambangan, dan perkebunan melakukan pengisian BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka secara otomatis nozzle pada dispenser akan mengunci.

"Jadi ketika semua sudah didaftarkan melalui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) otomatis itu nanti bisa kami block. Kami block sesuai kebijakan Permen yang dikeluarkan pemerintah," tegas Hanung.

Hanung menungkapkan, dalam pertengahan 2014, pihaknya memproyeksikan RFID terpasang di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan kendaraan bermotor di Kota Jakarta. (kie) (wdi)



sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/12/31/19/919772/rfid-bukan-untuk-kendaraan-operasional-pemerintah 

"Rp200 Triliun Habis Cuma untuk Impor BBM"

JAKARTA - Kebutuhan akan minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia memang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini yang membuat APBN yang sebesar Rp200 triliun per tahun habis hanya untuk impor.

"Rp200 triliun, itu sama saja membuang anggaran ke laut, tidak ada bekasnya," ucap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat acara penyerahan Surat Keputusan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2014 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Menurut Susilo, dengan anggaran sebesar Rp200 triliun apabila dibangun fasilitas penunjang infrastruktur akan lebih bermanfaat ketimbang terus melakukan impor BBM dan minyak mentah.

"Maka kita berkepentingan untuk kurangi impor BBM kita. Mengapa Dirjen EBTKE kami (Rida Mulyana) terus melakukan mandatori 10 persen biodiesel, ini fungsinya untuk mengurangi tingginya impor BBM," ucap Susilo.

Susilo mengungkapkan, untuk tahun 2016 mandatori ini bisa kembangkan lagi menjadi 20 persen. Dan ini menjadi tugas distributor BBM seperti Pertamina menyakinkan kepada konsumen mandatory ini tidak menyebabkan mesin bermasalah.

"Jadi solusi yang dilakukan, mandatori 10 persen terus digalakan, konversi energi minyak ke nonminyak. Kita harus kurangi ketergangtungan impor BBM," pungkasnya. (wdi)


komentar : sangat boros menghabiskan 200 Triliun cuma mengimpor BBM, dengan hal ini harus ada solusi untuk mengurangi anggaran sebanyak itu. dan saya setuju dengan solusi yang dilakukan mandatori 10 persen terus digalakan, konversi energi minyak ke non minyak. Kita harus kurangi ketergantungan impor BBM  


 sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/12/31/19/919745/rp200-triliun-habis-cuma-untuk-impor-bbm 

35 Kantor OJK Resmi Beroperasi di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan alih fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini. Selain itu, OJK juga mengoperasikan enam Kantor Regional dan 29 Kantor OJK di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menyampaikan, melalui pengoperasian ke-35 kantor tersebut, maka secara otomatis fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan, perizinan, pemeriksaan, penyidikan hingga perlindungan terhadap konsumen secara otomatis akan langsung berjalan hingga ke daerah.

"Ke depan OJK masih berjalan dengan adanya dukungan dari BI terkait aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, fasilitas kantor dan lain-lain," ujarnya di Gedung Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Muliaman menambahkan, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan perlu adanya sinergi antara OJK dengan BI. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi dan koordinasi untuk menjamin terjaganya microprudential oleh OJK dan macroprudential oleh BI.

"Pada praktek sehari-hari, pengawasan di tingkat mikro dan makro banyak bersinggungan dan membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan cepat dan efektif," jelas dia.

Di kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nelson Tampubolon menyampaikan, semua kantor-kantor tersebut sudah beroperasi secara penuh. Bahkan, selama seminggu terakhir, sistem melalui jaringan OJK menurutnya juga sudah berjalan dengan baik.

"Masalah sumber daya manusia (SDM) juga sudah kita atur dan tempatkan orang-orang di satuan kerja di daerah-daerah. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa,"



sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/12/31/457/919810/35-kantor-ojk-resmi-beroperasi-di-seluruh-indonesia

SBY Resmikan Program BPJS Kesehatan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono, hari ini meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini, akan mulai berlaku tepat pukul 00.00 WIB 1 Januari 2014.

Oleh karena itu, SBY meminta para pengelola BPJS baik jaminan kesehatan, maupun tenaga kerja untuk mengawal proses ini. SBY menegaskan, tidak boleh ada laporan masyarakat tidak dapat menerima BPJS dan JKN.

"Pastikan proses berlangsung lancar, jangan sampai mereka tidak bisa menerima, BPJS harus siap," tutur SBY di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).

Presiden menjelaskan, nantinya semua rakyat Indonesia akan memperoleh bantuan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Tapi, pemerintah ingin memprioritaskan 84,6 juta jiwa yang tergolong sangat miskin, miskin dan rentan itu mendapatkan pelayanan yang semestinya.

SBY menjelaskan, untuk BPJS kesehatan memang akan dilakukan pada awal 2014. Namun, untuk BPJS tenaga kerja, baru mulai disosialisasikan pada Juli 2014, dan akan dimulai pada 2015.

"Yang telah membayar iuran akan memiliki jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja. Kita harus memastikan 2015 kesemuanya sudah dapat diterapkan, kepada pengelola BPJS kesehatan juga harus meningkatkan kualitasnya," tutur SBY.


 komentar : saya turut mengapresiasi tentang adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). dan jangan lupa untuk disosialisasikan agar nantinya semua rakyat Indonesia akan memperoleh bantuan kesehatan dan pelayanan kesehatan.


sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/12/31/320/919653/sby-resmikan-program-bpjs-kesehatan

Stok BBM Indonesia Kalah Jauh dari Malaysia

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengakui, Indonesia dalam hal ini pelaku sektor migas tidak mempunyai strategi mengenai cadangan minyak mentah atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kita tidak punya strategi bisnis. Ibarat kata, kalau ada perang, tiga hari kita udah meninggal duluan. Sumber daya ada tapi Zero strategic reserves," ungkap Susilo saat acara penyerahan Surat Keputusan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2014 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Menurut Susilo, sebetulnya dari setiap pelaku badan usaha penugasan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) layaknya Pertamina, AKR dan Surya Parna Niaga harus mempunyai kewajiban cadangan 30 hari.

"Kalau tidak keliru itu, setiap pelaku seperti Pertamina punya kewajiban mempunyai cadangan 30 hingga 20 hari. Ini yang kita enggak terapkan. Kita harus punya big plan," kata Susilo.


Menurut saya, memang kita harus mempunyai cadangan minyak sampai 20-30 hari. secara negara indonesia merupakan negara besar dengan memiliki penduduk yang banyak dan sedang mengalami peningkatan ekonomi, jadi harus mempunyai cadangan BBM untuk ketahanan dalam negeri. 


sumber :  http://economy.okezone.com/read/2013/12/31/19/919782/stok-bbm-indonesia-kalah-jauh-dari-malaysia